Kritik keras Jenderal Gatot terhadap demokrasi di Indonesia

BaruMerdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkritik perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan Pancasila.

"Saya siap ditembaki karena mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tak sesuai dengan Pancasila. Enggak apa-apa ditembaki emang kenyataannya seperti itu kok," kata Gatot saat memberikan ceramah dalam dialog kebangsaan di Masjid Islamic Center, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu kemarin.

Gatot menilai bahwa kesalahan dalam demokrasi di Indonesia harus segera diluruskan, dan dikembalikan lagi kepada Pancasila sebagai dasar negara.

"Saya meluruskan yang benar. Demokrasi kita saat ini tidak sesuai dengan Pancasila. Jika sesuai dengan Pancasila maka penerapan sila pertama hingga keempat akan mewujudkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Gatot.

Menurutnya ada pergeseran penerapan sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

"Cara berdemokrasi di Indonesia adalah dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak seperti saat ini. Harusnya menggunakan musyawarah dan mufakat, bukan voting," kata Gatot di depan puluhan ribu jemaah Muhammadiyah.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang dimintai konfirmasi setuju dengan pandangan Gatot. Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.

"Saya sependapat jika itu dikatakan sudah lampu kuning. Ya kan awalnya kita dari otoriter sekarang malah bebasnya luar biasa, kalau memang dibilang kelebihan saya setuju," ujar Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/6).

Zulkifli menilai, demokrasi kebablasan hampir terjadi di semua bidang. Dia tak setuju jika parlemen disebut tak demokratis. "Ya hampir di semua bidang. Kan Parlemen itu yang milih rakyat," singkatnya.

Lebih jauh, Zulkifli kembali mengingatkan, Pancasila itu bukan berarti siapa yang lebih nasionalis, melainkan membagi kasih sayang kepada seluruh warga negara.

"Pancasila itu apa sih, kan tujuannya satu, senasib sepenanggungan, intinya kasih sayang, tapi sekarang kok saling menyakiti berarti sudah lebih ini," tuturnya.

Diapun juga menyinggung berbagai pihak saat terjadinya pemilihan umum atau kepala daerah, di mana sering kali agama dan nasionalisme diperjualbelikan.

"Agama dipolitisasi dan NKRI dipertaruhkan tentu itu yang juga harus kita evaluasi," sindirnya