Perdamaian Farc-Kolombia malah memicu pembalakan liar

BaruMerdeka.com - Perdamaian antara pemerintah Kolombia dan pemberontak Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (Farc) dianggap menjadi titik balik negeri yang dilanda perang saudara selama lebih dari 53 tahun. Namun, kini kedua pihak sama-sama menghadapi masalah baru.

Problemnya bukan soal pelucutan senjata atau bagaimana memperlakukan mantan pemberontak. Namun, kini mereka harus menghadapi ancaman penggundulan hutan. Dari data diperoleh, pembukaan hutan rimba melonjak 44 persen pada 2016, atau seluas 178,597 hektare. Justru perusakan hutan terjadi di wilayah pelosok yang tadinya adalah kekuasaan Farc.

Sejak 1991 hingga 2013, sekitar 58 persen pembukaan lahan memang terjadi di wilayah konflik. Biasanya, lahan itu diubah menjadi ladang koka, tanaman penghasil kokain, dan pertambangan emas ilegal. Dua hal itu menjadi pemasukan utama bagi Farc.

Saat masih aktif melawan pemerintah, Farc menerapkan kebijakan ketat soal menjaga hutan. Warga sipil dibolehkan melakukan pembalakan, tetapi dalam jumlah terbatas. Warga di wilayah konflik juga dipaksa membiarkan 20 persen lahan peternakan atau pertanian mereka tetap menjadi belantara. Tujuannya supaya hutan lebat bisa melindungi para gerilyawan dari pantauan udara pasukan pemerintah. Meski demikian, mereka juga pernah membikin rusak lingkungan dengan meledakkan pipa saluran minyak pemerintah saat konflik. Namun, sejak Farc melakukan pelucutan senjata, justru bandit-bandit mulai merangsek masuk hutan dan melakukan pembalakan liar. Para peternak mulai membuka lahan buat meluaskan peternakan.

"Farc menyatakan membatasi penebangan pohon hanya boleh seluas dua hektar per tahun. Namun, pada tahun lalu dalam satu pekan saja lahan dibuka mencapai seratus hektar, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata Wali Kota Uribe, Jaime Pacheco. Kota itu dulu adalah salah satu markas besar Farc.

Menurut pegiat lingkungan Kolombia, Susana Muhamad, di masa lalu kebijakan Farc ternyata sangat berdampak terhadap kelestarian hutan. Apalagi saat itu mereka masih bersenjata.

"Sekarang hutan-hutan itu seperti di dunia Barat yang liar. Semua berlomba membuka lahan. Saya mengingatkan pemerintah supaya segera mengendalikan situasi di kawasan itu," kata Susana.

Padahal, sebagai negara dengan luas hutan peringkat delapan di dunia, Kolombia sudah berjanji dalam Persetujuan Paris bakal berusaha tidak membuka lahan sama sekali pada 2020. Mereka juga berencana menghentikan kerusakan hutan pada 2030.

Permasalahan tidak semudah yang dibayangkan. Para petani di Uribe menyatakan mereka bisa saja tidak membuka lahan, asalkan pemerintah memberi bantuan.

"Kami siap menjaga hutan asal mendapat subsidi buat melakukan itu," kata seorang petani, Noel Segura.

Pemerintah Kolombia menyadari hal itu dan mereka mesti bergerak cepat. Mereka juga tahu kalau ada pihak lain memanfaatkan situasi pasca konflik.

"Bukan rahasia lagi kalau kawasan ditinggalkan Farc sekarang dikendalikan pihak lain yang mengambil keuntungan dari pembalakan liar," kata perwakilan Departemen Pasca Konflik Kolombia, Wendy Arenas.