Anies-Sandi punya PR bersihkan 220 RW di kawasan kumuh Jakarta

 

TribunBaru.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan tidak menutup mata masih ada beberapa wilayah di DKI Jakarta yang kondisinya kurang bersih dan masih kumuh. Anies berjanji membereskan wilayah yang masih kumuh. Masih ada ratusan RW di kawasan kumuh yang jadi pekerjaan rumah bagi Anies-Sandiaga.

"Ke depan nanti kami ingin buat menu. Di Jakarta ini, RW yang masuk kumuh lebih dari 220 dari total sekitar 2700 RW," kata Anies di gedung FEB Uhamka, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (2/6).

Anies berjanji melibatkan warga untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, ini adalah terobosan baru yang akan dilakukan pemprov DKI di bawah kepemimpinannya.

"Pemerintah yang bekerja. Apakah warga lain diundang, tidak. Tapi kalau kami besok akan coba ubah. Kami akan coba ajak, ini kampungnya, mari datang ke sana, identifikasi masalahnya. Yang dibutuhkan apa, nanti kami bangun. Tapi yang mengelola warga," ujarnya.

Anies tidak menginginkan semua masalah yang berada di Jakarta diselesaikan oleh Pemerintah saja. Tapi warga juga harus berperan aktif membangun kotanya.

Sementara itu
Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Gamal Sinurat sempat mengatakan bahwa akan ada kemungkinan perampingan jumlah Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) ketika Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat. Pengurangan itu dilakukan karena adanya program pengolahan sampah.

"Pengelolaan sampah ada, jadi filosofinya yang sebetulnya ditajamin. Jadi PPSU itu ke depannya enggak perlu sebanyak ini karena masyarakat mengelola sendiri," kata Gamal, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5).

Gamal memaparkan, jika masyarakat sudah bisa mengolah sampah, maka tidak perlu menggunakan jasa PPSU yang terlalu banyak. "Belum ada, ini justru nanti kita lihat. Yang penting sekarang Dinas Lingkungan Hidup memberikan penguatan terhadap regulasi yang ada, regulasi untuk pengelolaan sampah lingkungan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, kan enggak perlu banyak PPSU," ungkapnya.

Namun di kesempatan yang sama, anggota tim sinkronisasi, Marco Kusumawijaya membantah adanya rencana pengurangan jumlah PPSU di Jakarta. Dia menjelaskan, bahwa dengan adanya program pengolahan sampah bukan untuk mengurangi jumlah PPSU.

"Enggak ada usulan itu. Kami menekankan pengurangan sampah pada tingkat rumah tangga. PPSU kan enggak sampah urus rumah tangga tapi sampah ruang publik. Jadi kalau kita bilang mengurangi sampah apakah akan mengurangi PPSU ya belum tentu. Kita belum tahu sampai sejauh apa," ucap Marco, di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.