Ical minta Golkar bantu Presiden Jokowi ciptakan kedamaian

 

BaruMerdeka.com - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta kader dan pengurus partai membantu Presiden Joko Widodo mewujudkan kehidupan damai di masyarakat. Permintaan ini berkaca dari dampak panasnya suhu politik dan sosial di masyarakat saat gelaran Pilkada DKI Jakarta yang terasa hingga saat ini.

"Pada proses pilkada DKI memunculkan situasi panas, tapi alhamdulillah saat ini sudah berlalu," kata Aburizal Bakrie di lokasi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Selasa (23/5).

Ical sapaan akrabnya, menuturkan, gerakan separatis kerap muncul di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama dan budaya. Dia mencontohkan gerakan separatis di Papua dan Minahasa. "Apalagi kalau sudah ada dukungan dari asing," katanya.

Sebagai negara demokrasi yang menegakkan supremasi hukum, Indonesia harus menyikapinya kondisi ini secara persuasif. Namun tetap menegakkan komitmen negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati.

"Partai Golkar agar membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk turut menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan stabil," katanya.

Mantan Menko Kesra pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melihat, pemicu persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah faktor kesenjangan sosial. Menurut dia, salah satu solusi memperbaiki kesenjangan sosial adalah dengan menggalakkan program keluarga berencana (KB).

"Kalau pertumbuhan penduduk terus tinggi, maka sulit mengatasi kesenjangan. Sebaliknya, jika pertumbuhan penduduk dapat ditekan dan dibarengi dengan perbaikan pendidikan dan kesehatan, maka kesenjangan dapat diatasi," katanya.

Sementara itu Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi kasus e-KTP. Ini menjawab pernyataan politisi Golkar bahwa Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR, Setya Novanto akan aman dari kasus e-KTP karena dekat dengan penguasa.

"Presiden Jokowi ini eksekutif dan tidak bisa mencampuri urusan legislatif. Pak Setnov adalah legislatif," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5).

Johan menuturkan, Kepala Negara juga tidak akan mengintervensi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain KPK lembaga independen di Tanah Air, Jokowi tidak ingin melibatkan diri dalam kinerja KPK.

"Presiden pun tidak mau mengambil sikap itu (intervensi KPK), KPK kan independen," ujarnya.

Johan mengingatkan, pertemuan antara Jokowi dengan Setya Novanto guna membahas persoalan kenegaraan. Dalam hal ini, Jokowi sebagai Kepala Negara dan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

"Jadi saya kira analisis itu tidak benar," sambung Johan.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan partainya dekat dengan kekuasaan. Kedekatan itu memberi sinyal Setya Novanto bisa selamat dari jeratan kasus e-KTP.

"Pak Novanto juga sering kemana-kemana bilang bahwa, 'saya aman karena sering bertemu dengan Pak Jokowi'. Bahkan di rapat pleno DPP kemarin disampaikan, 'saya ketemu 4 mata, Insya Allah tidak ada apa-apa," kata Doli menirukan ucapan Setnov.

Hal itu diungkapkan Doli dalam diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Partai Golkar Kepemimpinan Setya Novanto di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (21/5).

Doli mengingatkan, Presiden Jokowi untuk segera menentukan nasib Novanto terkait dugaan keterlibatannya dalam mega korupsi e-KTP. Dia menduga peluang Novanto untuk lolos dari kasus tersebut sangat kecil.

"Saya ingatkan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi memang betul-betul ingin mendapat dukungan penuh dari Golkar dan menjadi kendaraan utama di 2019, ya mari dijaga juga Golkarnya. Dijaga dari apa? Segera tentukan nasib Pak Novanto ini. Kalau memang secara konstruksi hukum sudah susah dinyatakan tidak terlibat," tegasnya.

Sebab, kata dia, Novanto telah membawa Partai Golkar ke dalam masalah. Oleh karena itu, dia mendorong agar Novanto segera diganti untuk menyelamatkan partai.

"Jadi kalau ibarat bisa, Jokowi pemilik busnya, CEO-nya, Novanto sopirnya, bus ini sudah mau nabrak kemana-mana, termasuk mau nabrak istana dengan isu antikorupsi. Daripada ditabrakin terus, bisa jadi back fire, cepat ganti sopirnya," pungkasnya.